 |
| Rapat Koordinasi PKH Kabupaten Wonosobo. |
Hadir dalam kegiatan tersebut Koordintor Regional Jawa (Anang Megocahyo W, S.T, M.Pd) dan Korwil PKH Jateng 2 (M. Arif Rohman Muis, S.E, MM) sebagai narasumber, mendampingi Retno Eko SN, S.Sos, MM selaku Sekretaris dan umarno, S.Sos selaku Kabid Sosial Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo.
Kebuntuan perubahan DTKS terselesaikan dengan pemahaman bersama, melalui Focus Group Discusion. Permasalahan yang terjadi di mulai dari belum dipahaminya alur dan sistem pengelolaan DTKS, keberanian perubahan data pada DTKS dan pemilihan penerima manfaat sesuai tingkatan sosial di masyarakat.
FGD menjadi sarana penyamaan persepsi tanpa menggurui karena dilakukan pembahasan bersama. Rapat Koordinasi PKH tingkat Kabupaten Wonosobo, menjelaskan Program Keluarga Harapan merupakan bantuan sosial bersyarat yg diperuntukkan kepada keluarga pra sejahtera dengan kriteria ibu hamil, balita, anak sekolah, lanjut usia, dan disabilitas berat yang harus masuk dalam DTKS.
Agar pelaksanaan PKH berhasil sesuai tujuan program, perlu mendapat dukungan semua pihak, baik dari pemerintah pusat, daerah, kabupaten/kota, desa hingga stake holder terkait. Oleh sebab itu diperlukan sosialisasi dan koordinasi secara rutin kepada para pemangku kebijakan.Pentingnya koordinasi antara pemangku kebijakan tingkat kecamatan dengan SDM PKH agar terjadi keselarasan dan sinergitas dalam pelaksanaan PKH serta dapat meminimalisir beberapa kendala yang ada di lapangan.
Oleh sebab itu SDM PKH perlu memaksimalkan pendekatan dan koordinasi baik dengan camat, kasie kesos ataupun pihak desa, tutur Sumarno.
Koordinator PKH Regional Jawa juga menjelaskan bahwa koordinasi dengan pihak kecamatan dan desa sangat diperlukan untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan PKH di masing-masing daerah.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Pendamping Sosial PKH harus bekoordinasi dengan pihak-pihak terkait pelaksanaan bisnis proses PKH, mulai dari validasi calon penrima manfaat, pemutakhiran data, verifikasi komitmen, penyaluran bansos hingga pelaksanaan P2K2 dan Graduasi..
Melanjutkan paparannya, Koreg menyatakan.
Bahwa sesuai amanat undang-undang, Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Desa Desa memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pembaruan data kemiskinan warganya melalui aolikasi SIKS-NG yang menjadi pintu masuk terhadap perubahan DTKS.
Terkait bantuan komplementer, selanjutnya Koreg menyatakan
Pendamping Sosial PKH juga memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawal KPM PKH yang mendapatkan beberapa bantuan komplementaritas salah satunya yaitu BPNT, ujarnya.
Senada dengan penyamoaian Koreg, di tempat terpisah, Koordinator Wilayah Jawa Tengah 2 juga menyampaikan beberapa kewajiban Pendamping Sosial PKH.
Pendamping sosial PKH juga memiliki kewajiban yang sama dengan pegawai kecamatan lainnya hadir setiap hari di kecamatan kemudian ke desa untuk melaksanakan tugas mulai dari verifikasi, validasi, hingga pelaksanaam P2K2 serta Graduasi. Sehingga memang sangat penting sekali memberikan laporan baik ke kecamatan dan desa terkait hasil dari pelaksaan PKH yang dilakukan oleh pendamping sosial PKH, tambah Arif selaku Korwil Jateng 2.
 |
| Narasumber dan peserta FGD |
Oleh sebab itu perlu bersama-sama untuk memetakan progres koordinasi baik yang sudah dan belum dicapai, dengan harapan setiap tahun progres koordinasi ini akan semakin meningkat sehingga tujuan PKH tercapai dan beberapa kendala dapat diminimalisir.
Kegiatan FGD diakhiri dengan foto bersama para Narssumber rakor dengan Camat dan Koordinator PKH Kabupaten Wonosobo..[DPS]
_________
Kontributor: PKH Kabupaten Wonosobo
